CETAK Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

DOWNLOAD Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

• Kata Pengantar
• Isi
• Lampiran

Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2010
Diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI

DOWNLOAD Aneka Peraturan Perundangan

by Albert Usada

BERIKUT aneka peraturan perundangan yang relevan di bidang hukum dan peradilan umum yang dapat diunduh.

Undang-undang (UU):

• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah (PP):

• PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang PenilaianPrestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
• PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintah
• PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden (Perpres):

• A~
• B~

Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA):

• Prosedur Mediasi Di Pengadilan
• Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
• Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu
• Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
• Struktur Organisasi Kepaniteraan Dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
• Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan
• Hak Uji Materiil
• Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP
• Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
• Perintah Penangguhan Sementara
• Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum
• Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain
• Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu
• Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesdia Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya  
• Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampuu Di Pengadilan
• Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
• Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam sistem Peradilan Pidana Anak
• Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Pemberi Hibah
• Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI (SK KMA-RI):

• Pendelegasian Penilaian Prestasi Kerja Dan Wewenang Penandatanganan Penilaian Prestasi Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung
• Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Dan Sistem Informasi Manajemen Perkara Berbasis Elektronik
• Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Peningkatan Pelayanan Publik Dan Disiplin Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Badan Peradilan Di Bawahnya 
• Pemberlakuan Template Putusan Dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum
• Pengelolaan Perpustakaan Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan 
• Pemberian Perpanjangan Akreditasi Kepada Pusat Mediasi Nasional (PMN) Sebagai Penyelenggara Pelatihan Dan Pendidikan Mediasi
• Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali
• Pembentukan Panitia Penyusunan Dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia 
• Pembentukan Tim Pembaruan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA):

• Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan 
• Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
• Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana 
• Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali
• Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Perikanan
• Pencabutan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif
• Larangan Memberikan Parsel Kepada Pejabat Mahkamah Agung Dan Pimpinan Pengadilan 
• Petunjuk Penanganan Perkara Tata cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam tindak Pidana Pencucian Uang
• Penandatangan Pakta Integritas
• Perekaman Proses Persidangan
• Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Korupsi

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum :

• A~
• B~

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum:

• SE Dirjen Badilum tanggal 20 Juni 2014 Nomor: 3/DJU/HM.02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi Di Lingkungan Peradilan Umum

 ~