Kategorisasi dan Alur Kerja Pemilahan Perkara di Mahkamah Agung

by Albertus Usada, Orcid ID. 0000-0002-1793-0568, Social Science Research Network (SSRN) by Elsevier, the Netherlands.  

Pemilahan Perkara mempunyai Prosedur dan Alur Kerja proses penanganan perkara di Mahkamah Agung berkaitan dengan core business Sistem Kamar yang penguatannya ditunjang dengan fungsi Pemilahan Perkara, dapat disebutkan antara lain :

1.  Penerimaan Berkas Perkara

2.  Penelaahan dan Pemilahan Berkas Perkara

3.  Registrasi Berkas Perkara

4.  Penetapan Kamar,  Penetapan Majelis dan Distribusi Berkas Perkara

5.  Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan

6.  Pembacaan Berkas Perkara

7.  Persidangan Musyawarah dan Ucapan

8.  Minutasi

9.  Pengiriman Berkas Perkara

Pemilihan perkara merupakan tahapan ke dua dalam alur penanganan perkara di Mahkamah Agung. Jangka waktu penanganan perkara dalam tahap kedua adalah 14 hari yang terbagi pada proses penelaahan selama 7 hari dan pemilahan selama 7 hari. Untuk perkara khusus yang jangka waktunya ditetapkan dalam undang-undang, waktu pemilahan perkara paling lama 5 hari.

 

Alur kerja proses pemilahan perkara adalah sebagai berikut:

1.    Petugas penerima berkas perkara pada kepaniteraan Mahkamah Agung secara periodik mengambil berkas perkara dari PO BOX 212 Mahkamah Agung, dua  kali dalam seminggu.

2.    Petugas penerima berkas mengagenda berkas secara elektronik dengan menscan barcode pada surat pengantar berkas perkara melalui aplikasi SIAP. Bagi berkas perkara yang tidak disertakan barcode, petugas menginput nomor surat pengantar  dan informasi lannya dalam aplikasi SIAP.

3.  Petugas penerima mendistribusikan berkas perkara kepada panmud terkait sesuai dengan kode sticker warna berkas.

4.   Panitera Muda meneruskan berkas perkara kepada penelaah untuk diteliti kelengkapan berkas perkara termasuk kelengkapan dokumen elektronik dan diteliti aspek formalitas pengajuan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Penunjukan penelaah berkas dilakukan oleh pejabat eselon III (Pranata Peradilan Ahli Muda) di bawah koordinasi Panitera Muda Perkara.

5.     Penelaah berkas menyerahkan berkas yang sudah ditelaah kepada Panitera Muda Perkara. Apabila ditemukan berkas yang tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat formal, berkas dikembalikan kepada pengadilan pengaju.

6.   Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Mahkamah Agung menunjuk hakim tinggi pemilah perkara  untuk  membuat lembar usulan pemilahan berkas perkara  sesuai ketentuan  SK KMA  Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.

7.    Hakim tinggi pemilah perkara menyusun lembar usulan pemilahan perkara, mencetak rangkap 3 (tiga) dan memasukannya kedalam amplop tertutup dan menyerahkannya kepada panitera muda perkara bersamaan dengan berkas perakara. (konvensional)

8.   Hakim tinggi pemilah perkara menyusun lembar usulan pemilahan perkara dan menyimpannya dalam format file PDF.  File lembar usulan diunggah kedalam fitur pemilahan perkara dalam aplikasi Direktori Putusan, selanjutnya mencetak 3 rangkap pengantar penyerahan lembaran usulan yang telah dibubuhi barcode  dan menyerahkannya kepada Panitera Muda Perkara. (elektronik)

9.     Apabila hasil pemilahan berkas perkara menemukan berkas kategori I, lembar usulan disampaikan kepada panmud dalam lembar terbuka.

10.  Panitera Muda Perkara meregister berkas perkara yang telah disertai lembar usulan pemilahan perkara dan mendistribusikannya kepada majelis hakim setelah mendapatkan penunjukan ketua majelis hakim oleh Ketua Kamar. (konvensional)

11.    Panitera Muda Perkara meregister berkas perkara yang telah disertai barcode pada surat pengantar penyerahan lembar usulan pemilahan perkara secara elektronik dan mendistribusikannya kepada majelis hakim setelah mendapatkan penunjukan ketua majelis hakim oleh Ketua Kamar. (elektronik)

12.     Mengembalikan berkas perkara kategori I dengan surat biasa tanpa dilakukan registrasi.

13.    Hakim Agung membaca lembar usulan berkas perkara yang telah disertakan dalam berkas. Apabila lembar usulan dikirim secara elektronik, hakim agung membuka aplikasi SIAP dan memindai  barcode dalam surat pengantar penyampaian lembar usulan, kemudian mengunduh (download) dan/atau mencetaknya.

KEWENANGAN PEMILAH PERKARA

Tugas utama Pemilah Perkara adalah pertama, meneliti kembali hasil penelahan sekretariat pemilah perkara (ex Pratalak) terkait dengan formalitas pengajuan upaya  hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan uang berlaku. Kedua, menelaah substansi perkara dan menentukan apakah sebuah perkara termasuk dalam kategori I, II, III atau IV.

Dalam menentukan berkas perkara termasuk kategori III (question of fact) atau termasuk kategori IV (question of law) harus diberikan pertimbangan atau argumentasi hukum yang memadai yang dilengkapi dengan rujukan peraturan perundang-undangan,  kaidah hukum, yurisprudensi, rumusan kamar, dan peraturan lain yang relevan.

Sistem Kamar dan Pemilahan Perkara di Mahkamah Agung

by Albertus Usada, Orcid ID. 0000-0002-1793-0568, Social Science Research Network (SSRN) by Elsevier, the Netherlands.  

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

Hakim sebagai bagian dari aparatur peradilan dituntut harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang teknis yudisial maupun administrasi yudisial sebagai tacit knowledge, artinya sesuatu yang diketahui dan dialami Hakim yang bersangkutan, namun belum diungkapkan secara jelas dan lengkap. Menurut Dr. Ridwan Mansyur Panitera Mahkamah Agung bahwa “tacit knowledge tersebut sulit ditransfer kepada orang lain, bahkan diantara sesama kolega sekalipun, hal ini karena pengetahuan dan pengalaman tersebut tersimpan pada pikiran masing-masing individu hakim dan aparatur peradilan. Saya sependapat dengan Dr Ridwan Mansyur tentang perlunya upaya mentransformasikan tacit knowledge menjadi explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang dapat diungkapkan sehingga dapat diakses dengan mudah oleh orang lain, baik melalui penulisan artikel, jurnal hukum, buku maupun bentuk lainnya.

Hakim Tinggi Pemilah Perkara (disingkat HTPP) pada Mahkamah Agung diperlukan sebagai bentuk upaya penguatan terhadap penerapan sistem kamar, yang salah satunya adalah pembentukan lembaga pemilah perkara, yang dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara di MA, khususnya bagi perkara kasasi dan peninjauan kembali yang tidak mengandung permasalahan hukum (questions of law) dalam kerangka komprehensif mencapai visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Indonesia yang Agung”.

HTPP perlu memahami tugas Pemilah Perkara, antara lain:

(i)   Menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelaahan;

(ii)  Menelaah substansi perkara, dan menentukan apakah sebuah perkara termasuk dalam kategori I, II, III dan IV;

(iii) Menyusun Lembar Usulan kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara;

(iv) Mengirimkan Lembaran Usulan dalam rangkap 3 (tiga) bersama Berkas Asli kepada Panitera Muda Perkara dalam 3 (tiga) amplop tertutup dan/atau menggunakan sistem teknologi informasi serta hanya boleh dibuka oleh Majelis Hakim Agung yang menangani perkara tersebut;

Hasil kerja dari pemilah perkara adalah Lembar Usulan.  Lembar Usulan bersifat rahasia sehingga harus diserahkan dalam amplop tertutup atau melalui sistem informasi yang hanya dapat dibuka oleh hakim agung yang bersangkutan.  Lembar Usulan Hakim Tinggi Pemilah merupakan rekomendasi yang tidak mengikat hakim agung. Maka, demi peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima seiring dengan sasaran ketiga Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam hal Pelayanan Publik yang Prima, perlu dilakukan terobosan (breaktrough) sebagai Lembar Usulan HTPP berbasis elektronik.

Pemilahan perkara adalah pranata baru dalam sistem penanganan  perkara pada Mahkamah Agung. Keberadaan pemilah perkara merupakan bagian dari upaya penguatan sistem kamar pada Mahkamah Agung (Asep Nursobah, 2021: 277). Pemberlakuan prosedur pemilahan perkara didasarkan pada  dua  Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai berikut.

1.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2.   Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Kriteria, Pengangkatan dan Tata Kerja Pemilah Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Asep Nursobah (2021) menjelaskan bahwa tujuan pemberlakuan prosedur pemilahan perkara adalah satu cara untuk mempercepat penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dengan memilah perkara yang memiliki isu hukum (question of law) untuk diperiksa lebih dalam oleh majelis hakim agung, dan perkara yang tidak memiliki isu hukum atau terkait fakta (question of fact) yang cukup diperiksa melalui proses yang sederhana.

Prosedur pemilahan perkara dilakukan oleh  Pemilah Perkara yaitu hakim tinggi yang ditempatkan di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung dan bertugas memilah berkas perkara untuk menentukan kategori perkara sebagaimana mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemilah Perkara berada di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung. Koordinator Pemilah Perkara adalah Panitera Mahkamah Agung.

Tugas Pemilah Perkara adalah sebagai berikut:

1.       Menelaah syarat formal perkara dan membuat catatan penelaahan;

2.       Menelaah substansi perkara, dan menentukan apakah sebuah perkara termasuk dalam kategori I, II, III dan IV;

3.       Menyusun Lembar Usulan kepada Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara;

4.       Mengirimkan Lembaran Usulan dalam rangkap 3 (tiga) bersama Berkas Asli kepada Panitera Muda Perkara dalam 3 (tiga) amplop tertutup dan/atau menggunakan sistem teknologi informasi serta hanya boleh dibuka oleh Majelis Hakim Agung yang menangani perkara tersebut;

Hasil kerja dari pemilah perkara adalah Lembar Usulan.  Lembar Usulan bersifat rahasia sehingga harus diserahkan dalam amplop tertutup atau melalui sistem informasi yang hanya dapat dibuka oleh hakim agung yang bersangkutan.  Lembar Usulan Hakim Tinggi Pemilah merupakan rekomendasi yang tidak mengikat hakim agung.

KATEGORISASI PEMILAHAN PERKARA

Pemilahan perkara merupakan proses pengelompokan perkara kasasi dan peninjauan kembali  ke dalam kategori perkara yang pengajuannya memiliki  isu hukum (question of law) atau perkara yang hanya mempersoalkan fakta (question of fact) serta kategori perkara yang tidak memenuhi syarat formal pengajuan kasasi dan peninjauan kembali.  Pengelompokan perkara tersebut dibagi menjadi empat kategori yang  masing-masing telah ditentukan diferensiasinya  dalam  SK KMA 268/KMA/SK/XII/2019.

Berkas Perkara Kategori I

Perkara kategori I adalah perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi dan peninjauan kembali, yang tidak boleh dikirim ke Mahkamah Agung sesuai peraturan perundang-undangan.

Perkara tersebut diantaranya, sebagai berikut:

·    putusan praperadilan yang tidak boleh diajukan peninjauan kembali;

·   putusan pengadilan hubungan industrial yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tingkat kasasi, tidak dapat diajukan peninjauan kembali;

·   penetapan konsinyasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tidak dapat diajukan upaya hukum apapun; dan

·   putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang ditentukan di kemudian hari berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Prosedur Penyampaian Lembar Usulan Pemilahan Perkara Kategori I kepada Panitera Muda Perkara    

Berdasarkan evaluasi terhadap pemilahan perkara yang dilaksanakan selama periode Maret-Juni 2020, Panitera Mahkamah Agung berdasarkan  kewenangan yang diberikan oleh diktum kedua Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, dipandang perlu memberikan petunjuk terkait penyampaian Lembar Usulan Pemilahan Perkara Kategori I yang disampaikan melalui Memorandum Panitera MA Nomor 1019/PAN/HK.00/6/2020 tanggal 25 Juni 2020, memberikan pengaturan sebagai berikut

·       Bahwa berdasarkan SK Ketua MA Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, tugas Tim Pemilahan Perkara adalah menelaah berkas perkara dan menentukan kategori perkara pada Kategori I, Kategori II, Kategori III dan Kategori IV yang dilakukan sebelum berkas diberikan nomor perkara. Hasil telaah (Lembar Usulan) disampaikan melalui amplop tertutup kepada Panitera Muda Perkara;

·       Bahwa kategori I adalah perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan kasasi dan peninjauan kembali yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga tidak boleh dikirim ke Mahkamah Agung. Berdasarkan SEMA Nomor 8 Tahun 2011, apabila perkara yang tidak memenuhi formalitas pengajuan Kasasi/PK (baca: Kategori I) tetap dikirim ke Mahkamah Agung, maka Panitera Mahkamah Agung wajib mengembalikan berkas perkara tersebut tanpa diregister dengan surat biasa. Dengan demikian, tidak tepat apabila lembar usulan Kategori I disampaikan dalam amplop tertutup;

·       Bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila hasil telaahan Tim Pemilah Perkara menemukan berkas perkara Kategori I, maka lembar usulannya disampaikan secara terbuka kepada Panitera Muda Perkara, kemudian Panitera Muda Perkara atas nama Panitera Mahkamah Agung mengembalikan berkas tersebut kepada  Pengadilan Pengaju dengan surat biasa tanpa dilakukan registrasi perkara.

Berkas Perkara Kategori II

Berkas perkara kategori II adalah perkara yang alasan kasasi atau  peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar.

Perkara  kasasi/peninjauan kembali dengan kualifikasi tersebut dalam perkara perdata, pidana, perdata agama, pidana militer, dan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

Perkara Perdata

Berkas Perkara kategori II untuk perkara perdata adalah sebaga berikut:

·       Putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang mengadili perjanjian fidusia atau perjanjian kredit dengan agunan;

·       Putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang amarnya menolak gugatan debitor yang wanprestasi dalam perjanjian kredit terhadap proses eksekusi hak tanggungan;

·       Putusan pengadilan negeri yang amarnya menolak gugatan pembatalan arbitrase;

·       Putusan pengadilan negeri atas perselisihan partai politik terkait Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

·       Peninjauan kembali kedua atau lebih, bukan karena alasan putusan yang saling bertentangan;

·       Putusan permohonan pernyataan pailit dan putusan permohonan PKPU dan putusan-putusan dalam pengurusan dan pemberesan kepailitan dan PKPU, yang tidak ada upaya hukum, tetapi diajukan ke Mahkamah Agung;

·       Putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang ditentukan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar.

Perkara Pidana

Berkas Perkara kategori II untuk perkara pidana adalah sebaga berikut:

• Peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
• Terpidana tidak mengajukan sendiri permohonan peninjauan kembali dan tidak pernah hadir pada sidang pemeriksaan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri, kecuali Terpidana berada di Lembaga Pemasyarakatan;
• Putusan Pengadilan Tinggi terhadap perlawanan Penuntut Umum atas Putusan Sela pengadilan negeri yang mengabulkan eksepsi Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;
• Putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang ditentukan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar.

Perkara Perdata Agama

Berkas Perkara kategori II untuk perkara perdata agama adalah sebagai berikut:

• Putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama tentang perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan yang amarnya menolak perlawanan tersebut;
• Putusan pengadilan agama yang amarnya menolak gugatan pembatalan arbitrase syariah;
• Peninjauan kembali kedua atau lebih, bukan karena alasan putusan yang saling bertentangan;
• Peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
• Terpidana tidak mengajukan sendiri permohonan peninjauan kembali dan tidak pernah hadir pada sidang pemeriksaan peninjauan kembali di Mahkamah Syar’iyah, kecuali Terpidana berada di Lembaga Pemasyarakatan;
• Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh terhadap keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;
• Putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang ditentukan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar.

Perkara Pidana Militer

Berkas Perkara kategori II untuk perkara pidana militer adalah sebagai berikut:

·       Peninjauan kembali yang diajukan oleh Oditur/Jaksa Penuntut Umum kecuali yang ditentukan dalam Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

·       Terpidana tidak mengajukan sendiri permohonan peninjauan kembali dan tidak pernah hadir pada sidang pemeriksaan peninjauan kembali di Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi, kecuali Terpidana berada di Lembaga Pemasyarakatan permohonan peninjauan kembali diajukan melalui kuasanya;

·       Putusan Pengadilan Militer Tinggi/Pengadilan Militer Utama terhadap keberatan atas surat dakwaan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP jo. Pasal 145 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

·       Putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang ditentukan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar.

Perkara Tata Usaha Negara

Berkas Perkara kategori II untuk perkara tata usaha negara adalah sebagai berikut:

·       Pembatasan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terkait pemberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara jika sifatnya grey area (belum jelas), tetap diteruskan ke Majelis Hakim;

·       Keputusan tentang kepengurusan partai yang merupakan kewenangan peradilan umum;

·       Penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

·       Sertifikat atau keputusan di bidang pertanahan yang masih terdapat masalah kepemilikan atas tanah atau perkara perdatanya sedang diproses;

·       Objek sengketa yang nyata-nyata menjadi kewenangan pengadilan pajak;

·       Putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang ditentukan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan hasil Rapat Kerja Nasional atau rumusan kesepakatan kamar.

Berkas Perkara Kategori III

Berkas perkara kategori III adalah perkara kasasi/peninjauan kembali yang  mempersoalkan fakta (questions of fact):

1.       keberatan atas penilaian hasil pembuktian oleh judex facti;

2.       tidak ada kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata;

3.       tidak ada pertentangan dalam putusan hakim;

4.       tidak ada novum dan/atau ada novum tetapi tidak bersifat menentukan;

5.       keberatan atas berat ringannya hukuman dan yang sesuai dengan pedoman pemidanaan (dalam rentang) untuk perkara pidana tertentu.

Berkas Perkara Kategori IV

Berkas perkara kategori IV adalah perkara biasa yang tidak termasuk dalam kategori I, II, dan III yang berdasarkan pertimbangan Tim Pemilahan Perkara mengandung masalah hukum yang harus diputus oleh majelis hakim agung.

Referensi:

Asep Nursobah, 2021. Sistem Pemilahan Perkara, 19 Juli 2021, Kepaniteraan Mahkamah Agung di links https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/pemilahan-perkara/277-uncategorised?layout=, akses pada 26 Juli 2021 pukul 15.27 WITA.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di laman situsweb resmi https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/sistem-kamar/pemilahan-perkara, akses pada 2 Maret 2022 pukul 08.48 WITA.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di laman situsweb resmi https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1735-ma-selenggarakan-rapat-evaluasi-sistem-pemilahan-perkara-kasasi-pk, akses pada 2 Februari 2021 pukul 10.22 WITA.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di laman situsweb resmi https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1722-ma-ri-dan-hoge-raad-belanda-selenggarakan-workshop-online-pemilahan-perkara, akses pada 3 Maret 2022 pukul 15.32 WITA.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di laman situsweb resmi https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1719-kepaniteraan-ma-selenggarakan-orientasi-kerja-hakim-pemilah-perkara, akses pada 2 Maret 2022 pukul 11.18 WITA.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di laman situsweb resmi https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/453-perkuat-sistem-kamar-kepaniteraan-selenggarakan-fgd-alur-perkara-sistem-kamar , akses pada 12 Januari 2022 pukul 10.28 WITA.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di laman situsweb resmi https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1956-panitera-ma-menutup-diklat-teknis- yudisial-pranata-peradilan, akses pada 2 Maret 2022 pukul 11.08 WITA.

Sahbani, Agus. 2021. Mekanisme Pemilahan Perkara Kasasi-PK di Mahkamah Agung, di laman Hukumonline https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-mekanisme-pemilahan-perkara-kasasi-pk-di-ma-lt6017b61f5d73b/ , akses pada 7 Maret 2021 pukul 09.22 WIB.