SISTEM KAMAR MA: Mendukung Kemudahan Berusaha (Doing Business)

Albert Usada, 2020: Sejak tahun 2011, Mahkamah Agung (MA) telah memberlakukan kebijakan tentang Pemberlakuan Sistem Kamar pada MA. Kebijakan itu berleku efektif mulai tahun 2012. Ada korelasi kinerja Pengadilan Niaga dan MA dalam mendukung kegiatan Kemudahan Berusaha (EoDB: Ease of Doing Business).

Mahkamah Agung (MA) sebagai pengadilan Negara tertinggi, yang sejak tahun 2011 menerapkan Sistem Kamar melalui Keputusan Ketua MA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011, yaitu memberlakukan sebuah kebijakan pemberlakuan sistem kamar pada MA. Dalam Sistem Kamar MA tersebut, mengelompokkan hakim agung ke dalam lima kamar, yaitu kamar perdata, kamar pidana, kamar agama, kamar tata usaha negara dan kamar militer. Hakim agung masing-masing kamar pada dasarnya hanya mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam lingkup kewenangan masing-masing kamar. Hakim agung kamar perdata hanya mengadili perkara perdata saja dan hakim agung kamar pidana hanya mengadili perkara pidana saja. Demikian pula, hakim agung kamar tata usaha negara hanya mengadili perkara tata usaha negara.

 

METI, 29 January 2020: Ministry of Economic Trade and Industry of Japan

 Sementara itu, Ketua MA M. Hatta Ali menegaskan bahwa rapat pleno kamar tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem kamar dalam penanganan perkara di MA. Sistem kamar ini memiliki beberapa tujuan utama, sebagai berikut:

a.      menjaga kesatuan penerapan hukum;

b.      konsistensi putusan MA;

c.      meningkatkan profesionalitas hakim agung; dan

d.      mempercepat proses penyelesaian perkara.

Dalam menyelesaikan sengketa kepailitan sesuai kompetensi Pengadilan Niaga yang tersebar kinerjanya pada 5 (lima) Pengadilan Negeri yaitu Medan, Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Bahwa dalam konteks pembangunan hukum ekonomi di Indonesia, signifikansi penegakan kontrak (enforcing contract) dan penyelesaian sengketa kepailitan (resolving insolvency) merupakan dua indikator penilaian peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) dari sepuluh indikator penilaian yang ditetapkan Bank Dunia (World Bank) terhadap 190 negara - termasuk Indonesia – sebagai bentuk respon dan partisipasi Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dalam mendukung kondusifitas kemudahan berusaha di Indonesia sehingga diminati oleh para investor asing maupun domestik. Kemudian, pembangunan hukum ekonomi di Indonesia harus dilakukan secara revolusioner untuk menempatkan sistem hukum ekonomi nasional tidak sekadar rule of law, tetapi juga sebagai rule of moral dan rule of justice yaitu dilakukan pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (sustainable economic law development) sehingga dapat mewujudkan daya saing bangsa.

Mahkamah Agung dalam penelitian hukum tahun 2018 yang dilaksanakan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Hukum dan Peradilan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Keadilan (Balitbang Kumdil) diidentifikasi bahwa bangsa Indonesia dalam menghadapi perubahan dan perkembangan perekonomian global yang disertai hadirnya Indonesia dalam berbagai hubungan kerjasama internasional memiliki peran dan tanggungjawab untuk mendorong iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap memerhatikan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam mendukung pelaksanaan perekonomian yang kondusif, sarana wujudnya adalah melalui perubahan dan perbaikan berbagai regulasi dan aturan hukum yang berkenaan dengan dunia bisnis atau dunia usaha yang bertujuan  untuk meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EoDB) yang didasarkan pada 10 indikator penilaian. Pemeringkatan kemudahan berusaha (doing business) diawali pada tahun 2008 hingga sekarang oleh Bank Dunia (World Bank) terhadap 190 negara, termasuk Indonesia.

Peringkat kemudahan berusaha Indonesia sejak 2008 berada di posisi peringkat 123, tahun 2009 peringkat 129, tahun 2010 peringkat 122, tahun 2011 naik satu tingkat di peringkat 121, kemudian turun delapan tingkat di peringkat 129 pada tahun 2012, naik satu tingkat pada tahun 2013 di peringkat 128, lalu tahun 2014 berada di peringkat 120, dan tahun 2015 naik menjadi peringkat 114, tahun 2016 naik di peringkat 106, kemudian tahun 2017 melesat naik di peringkat 91, naik peringkat ke 72 pada tahun 2018, dan tahun 2019 di peringkat 73.

Kini, pada tahun 2020, peringkat kemudahan berusaha di Indonesia tetap berada pada peringkat ke-73 sebagaimana laporan Doing Business 2020 yang dirilis oleh Bank Dunia pada Kamis tanggal 24 Oktober 2019. 

Memerhatikan dua indikator penilaian kemudahan berusaha, yaitu penegakan kontrak (enforcing contracts) dan penyelesaian sengketa kepailitan (resolving insolvency) tersebut berkait erat dengan peran dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Mahkamah Agung atau MA) sebagai pengadilan Negara tertinggi yang membawahi empat badan peradilan, terutama lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Indikator penyelesaian sengketa kepailitan (resolving insolvency) berkaitan erat dengan kompetensi dan kinerja lima Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Mahkamah Agung pun telah membentuk Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha sebagai bagian Kebijakan Yudisialnya guna merespon dan menyukseskan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business, EoDB) sebagai program pembangunan nasional strategis, khususnya menciptakan iklim usaha investasi bagi para investor asing dan domestik.  

---

Pengadilan Niaga: PKPU Di Tengah Pandemik Covid-19 dan Kemudahan Berusaha

Albert Usada, 2020: Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat per tanggal 1 Juli 2020 - di tengah kondisi pandemik Covid-19 - telah menerima registrasi perkara Perdata Khusus tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau KPKPU sebanyak 201 perkara. Dari 201 perkara KPKPU tersebut didominasi perkara PKPU sebanyak 179 perkara (89,05%), sedangkan perkara Kepailitan sebanyak 22 perkara (10,95%).  Berikut di bawah ini dipaparkan burning patform Kinerja Pengadilan Niaga dan Dukungan Mahkamah Agung dalam hal Kemudahan Berusaha (EoDB: Ease of Doing Business), terutama dua parameter yang menjadi indikator pemeringkatan posisi EoDB Indonesia dari tahun 2016 hingga sekarang 2020, yaitu Penegakan Kontrak (enforcing contract) dan Penyelesaian Perkara Kepailitan (resolving insolvency).

Switzerland, EoDB Badilum 20181017 

 Burning Platform:

1)      Hukum tumbuh berkembang seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat, maka Hukum diperlukan sebagai “panglima”;

(Bandingkan dalam pembahasan Adi Sulistiyono dan Muhammad Rustamaji, Hukum   Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, h. 23-25 tentang hukum sebagai pondasi dan radar pemandu iklim usaha yang kondusif dalam tabulasi ragam pandangan para pakar).

2)      Pertumbuhan sosial masyarakat di masa kini ditandai dg Globalisasi, yang bermakna universal sebagai suatu proses sosial dan alamiah yg akan membawa seluruh bangsa dan Negara di dunia semakin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru yg menyingkirkan batas-2 geografis, ekonomi dan budaya;

3)      Badan Peradilan jg tidak akan terlepas dari dampak globalisasi, seperti tuntutan transparansi, akuntabilitas, namun tetap harus mempertahankan independensinya dalam konteks Independensi Peradilan;

5)      Globalisasi: ada persinggungan antara hukum dan masalah ekonomi , berkembang Hukum Bisnis  sbg pranata hukum yg mengatur hukum antar-pelaku bisnis, baik orang perorangan (rechts persoon) atau badan hukum (rechts orgaan) dan memerlukan badan peradilan khusus yg independen dalam menyelesaikan sengketa bisnis;

6)      Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yg dibentuk di Lingkungan Peradilan Umum yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa bisnis yg terjadi di tengan masyarakat;

Kompetensi Absolut:

Kewenangan Pengadilan Niaga meliputi perkara Kepailitan, PKPU, dan gugatan dalam perkara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu: Hak Cipta, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Paten;

Seiring dengan lahirnya UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, kompetensi absolut Pengadilan Niaga, diperluas yaitu berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam proses Likuidasi dan Pembatalan atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban bank yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum pencabutan izin usaha.

Pengadilan Niaga mendukung kegiatan Kemudahan Berusaha (doing business) dan menyelesaikan Sengketa Bisnis di Indonesia. Dua komponen penilaian parameter sebagai Indikator Kemudahan Berusaha (KB) berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (Jakarta Pusat, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar), yaitu:

1) Penegakan Kontrak (enforcing contract).

2) Penyelesaian Perkara Kepailitan (resolving ensolvency).

Dua indikator tersebut merupakan bagian dari 10 Indikator Kemudahan Berusaha (Memulai Usaha, Perizinan terkait Mendirikan Bangunan, Penyambungan Listrik, Pendaftaran Properti, Akses Perkreditan, Perlindungan terhadap Investor Minoritas,  Pembayaran Pajak, dan Perdagangan Lintas Negara).

Dua Indikator KB: Penegakan Kontrak (enforcing contracts) dan Penyelesaian Perkara Kepailitan (resolving insolvency) tersebut berkait erat dengan peran dan fungsi Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi yang membawahi empat badan peradilan, terutama di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Indikator penyelesaian perkara kepailitan (resolving insolvency) sebagai parameter bagi Bank Dunia adalah berkaitan erat dengan kompetensi dan kinerja lima Pengadilan Niaga pada PN (Medan, Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, dan Makassar).

MA RI pun telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha sbg bagian Kebijakan Yudisialnya guna merespon dan menyukseskan KB (Ease of Doing Business, EoDB) sebagai program pembangunan nasional strategis dalam menciptakan iklim usaha investasi bagi para investor asing dan investor domestik.

Kinerja Pengadilan Niaga

Kinerja Pengadilan Niaga dan Data Penyelesaian Perkara Kasasi Perdata Khusus Tahun 2018 & 2019:

Tahun 2018         Kepailitan   HKI     LPS

Sisa  2017        :             8          1        -

Masuk 2018    :           55        44        -

Jumlah Beban :           63        45        -

Putus 2018      :           57        45        -

Sisa 2018         :             6          0        -

Tahun 2019

Sisa  2018        :             6          0        -

Masuk 2019    :           84        54        -

Jumlah Beban :           90        54        -

Putus 2019      :           90        54        -

Sisa Akhir        :             0          0        -

LPS : Lembaga Penjaminan Simpanan, UU No. 24 Tahun 2004.

Sumber Data: Dioleh dari Laporan Tahunan MA RI Tahun 2018 & 2019.

Analisis Kinerja Pengadilan Niaga, Kasasi & PK Tahun 2018:

Kasasi Tahun 2018: Rasio produktivitas memutus perkara kasasi perdata khusus tahun 2018 sebesar 98,19%, meningkat 5,71% dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 92,48%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.241 perkara (99,48%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.662 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka clearence rate perkara perdata khusus sebesar 140,37%.

PK Tahun 2018: Rasio produktivitas memutus perkara Peninjauan Kembali Perdata Khusus tahun 2018 sebesar 96,60% meningkat 9,79% dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 86,81%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 242 perkara (94,53%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 247 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara masuk, maka clearence rate perkara peninjauan kembali perdata khusus sebesar 98,41%.

Kinerja Pengadilan Niaga dan Data Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali (PK) Perdata Khusus Tahun 2018 & 2019:

Tahun 2018         Kepailitan   HKI      LPS

Sisa  2017        :             2          0        -

Masuk 2018    :           19        23        -

Jumlah Beban :           23        23        -

Putus 2018      :           21        19        -

Sisa 2018         :             2           4       -

Tahun 2019

Sisa  2018        :             2          4        -

Masuk 2019    :           19        15        -

Jumlah Beban :           21        19        -

Putus 2019      :           21        19        -

Sisa Akhir        :             0          0        -

Sumber Data: Dioleh dari Laporan Tahunan MA RI Tahun 2018 & 2019.

Analisis Kinerja Pengadilan Niaga, Kasasi & PK Tahun 2019:

Kasasi Tahun 2019:  Rasio produktivitas memutus perkara Kasasi Perdata Khusus tahun 2019 sebesar 100%, yang berarti meningkat 1,81% daripada tahun 2018 yang berjumlah 98,19%. Jumlah perkara kasasi perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 1.120 perkara (99,12%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 1.295 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 116,98%.

PK Tahun 2019:  Rasio produktivitas memutus perkara peninjauan kembali perdata khusus tahun 2019 sebesar 100%  meningkat 3,40% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 96,60%. Jumlah perkara peninjauan kembali perdata khusus yang diputus dalam waktu kurang dari 3 bulan sebanyak 122 perkara (94,57%). Jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju sebanyak 207 perkara dengan nilai clearance rate sebesar 172,50%.

Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business):

Parameter Kemudahan Berusaha berkaitan dengan kewenangan badan peradilan adalah penegakan kontrak (enforcing contract) dan penyelesaian kepailitan (resolving insolvency). Mahkamah Agung telah membentuk Kelompok Kerja Kemudahan Berusaha untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan nilai kedua indikator tersebut sehingga berkontribusi terhadap peningkatan peringkat kemudahan berusaha Indonesia.

Peringkat kemudahan berusaha Indonesia telah naik ke posisi 106 dari 190 negara pada survei yang dilaporkan oleh Bank Dunia pada tahun 2016, sedangkan pada survey yang dilaporkan pada tahun 2020 Indonesia naik menjadi peringkat ke 73 dari 190 negara.

Tabel Survei Kemudahan Berusaha 2020

Dukungan Kinerja Mahkamah Agung & Pengadilan Niaga:

Indikator Parameter Penegakan Kontrak (Tahun & Peringkat Bank Dunia):

2016      171

2017      166

2018      145

2019      146

2020      139

Indikator Parameter Penyelesaian Perkara Kepailitan (Tahun & Peringkat Bank Dunia):

2016       74

2017       76

2018       38

2019       36

2020       38

Sumber Data: Diolah dari Laporan Tahunan MA RI Tahun 2019.

Jepang, METI Ministry of Economic Trade and Industry, 20200203

A ~