Kamis, 16 April 2020

DOING BUSINESS: Signifikansi Penegakan Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Kepailitan

Albert Usada: Signifikansi Penegakan Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Kepailitan Mendukung Kemudahan Berusaha, 2020.
Abstract
This paper aims to explain the significance of enforcing contracts and resolving insolvency, which are two indicators of ease of doing business of the ten assessment indicators set by the World Bank against 190 countries - including Indonesia - in the context of economic law development in Indonesia. Ease of Doing Business in Indonesia has a significance to support investment conduciveness in terms of certainty of time, costs and procedures for investors in the context of economic law development in Indonesia. The conclusions are that the development of economic law in Indonesia must be carried out revolutionarily to place the national economic legal system not only as a rule of law, but also as a rule of morals and a rule of justice that is carried out in a sustainable economic law development to realize the competitiveness of the nation.
Keywords: doing business, economic law, enforcing contract, resolving insolvency.

Abstrak

Makalah ini bertujuan menjelaskan tentang signifikansi penegakan kontrak (enforcing contracts) dan penyelesaian sengketa kepailitan (resolving insolvency) yang merupakan dua indikator penilaian kemudahan berusaha (ease of doing business) dari sepuluh indikator penilaian yang ditetapkan Bank Dunia (World Bank) terhadap 190 negara - termasuk Indonesia - dalam konteks pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Kemudahan Berusaha di Indonesia mempunyai arti penting untuk mendukung kondusifitas investasi dalam arti kepastian waktu, biaya dan prosedur bagi investor dalam konteks pembangunan hukum ekonomi di Indonesia. Simpulan hasil pembahasan, bahwa pembangunan hukum ekonomi di Indonesia harus dilakukan secara revolusioner untuk menempatkan sistem hukum ekonomi nasional tidak sekadar rule of law, tetapi juga sebagai rule of moral dan rule of justice dan dilakukan pembangunan hukum ekonomi berkelanjutan (sustainable economic law development) sehingga dapat mewujudkan daya saing bangsa.

Kata kunci: kemudahan berusaha, hukum ekonomi, penegakan kontrak, kepailitan
...
...


Materi Hukum lain, yang dapat Anda baca berikutnya:
Narasi Berlatar Video Musik Inspirasional dan Epic Music:
Pengetahuan Dasar & Desain Infografis Terkait Covid-19:



Previous Post
Next Post

0 comments: